Fahri Hamzah: Gaya Hidup Pejabat DPR Mesti Diatur - Tribunnews

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ingin pemerintah membuat UU Paket Pembiayaan Partai Politik. Tujuannya untuk mengatur gaya hidup pejabat publik di DPR RI.

"UU paket pembiayaan partai dan paket pembiayaan politik itu harus dibuat. Karena yang kita maksud dari efek pembiayaan kita mengatur lifestyle pejabat publik," ujar Fahri di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Menurut Fahri selama ini banyak calon legislatif (caleg) harus mengeluarkan banyak uang untuk bisa terpilih menjadi wakil rakyat di Senayan. Fahri pun mengakui uang yang dikeluarkan satu orang caleg sangat besar.

"Supaya dia tidak membiayai sendiri perjuangannya," ungkap Fahri.

Fahri berpendapat dana pribadi digelontorkan untuk kampanye menjadi pejabat publik. Sehingga saat terpilih jadi anggota dewan, Fahri menilai para pejabat menggunakan kekuasaannya sesuai kehendak pribadinya masing-masing.

"Ketika dia berjuang memakai uang pribadi dari parpol, dia berpikir jabatan publik milik pribadi. Begitu berpikir milik pribadi nantinya personal interest di dalam public policy jadi dominan," ungkap Fahri.

Sebelumnya diketahui Kementerian Dalam Negeri ingin menaikan dana bantuan partai politik menjadi Rp 1.000 per suara yang masuk di dalam Pemilihan Legislatif. Padahal sebelumnya dana per suara hanya senilai Rp 108.

Let's block ads! (Why?)